“Terutama persoalan lahan usaha tahun penempatan 2021 ini yang sampai saat ini tidak ada kepastian dari Pemerintah Daerah Gorut, ini pun sudah beberapa kali disampaikan ke Bupati bahkan sudah dibuatkan dokumen SOS dan sudah berbagai macam metode yang dilakukan serta teori akan tetapi realisasi di lapangan tidak ada, cuman habis dijanji-janji melulu,” ujar Anton, Minggu (30/06/2024).
Selain itu, Anton juga meminta agar Penjabat (Pj) Bupati Gorut bisa menindaklanjuti perihal tersebut. Karena menurutnya, pihak Nakertrans sendiri cuman memberikan janji bahkan Kepala Dinas (Kadis) Nakertrans dan staffnya sudah jarang berkunjung dan melihat langsung keadaan warga SP Motihelumo sejak beberapa warga melaporkan keadaan SP Motihelumo ke Pemda tahun 2023 silam.
“Hal-hal yang saat ini belum terselesaikan yaitu persoalan lahan usaha, sengketa batas desa ada dokumen yang dibuat oleh Kabid Isra, tapi lagi-lagi hanya habis di dokumen sebuah kertas tidak ada pencapaian realisasinya di lapangan,” ucap Anton.
“Kami hanya diberikan janji-janji dan harapan, dan Nakertrans ini saya nilai agak sedikit bobrok, laporannya bagus di daerah sedangkan kondisi yang ada di transmigrasi sendiri sangat memilukan terlebih lagi jalan sudah mulai rusak, pekerjaan tidak sesuai spek, total rumah Trans SP Motihelumo sebanyak 145 Rumah Transmigrasi Jamban Keluarga (RTJK) yang tidak sesuai spek hampir seluruh pekerjaan ada retak-retak bahkan miring-miring ini penempatan dari 2016,” tegas Anton
Di tempat yang sama, salah satu warga SP Trans Motihelumo, Tariyono, mengutarakan hal yang sama bahwa sejak awal penempatan rumah tersebut tidak sesuai dengan spek, posisi rumah kurang layak, lagi dengan lahan usaha tidak jelas.
Bagikan:
