Anggota Fraksi PDI-P itu juga mengingatkan bahwa waktu yang tersisa menuju penetapan APBDes 2026 sangat terbatas.
“Sekarang sudah akhir November, sementara APBDes ditetapkan di Desember. Jadi Perbup harus sudah ada dan disahkan,” ujarnya menambahkan.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas DPMD Gorontalo Utara, Tamrin Monoarfa, mengakui bahwa Perbup DD dan ADD tahun 2025 memang belum ditandatangani hingga akhir tahun. Namun, ia memastikan bahwa substansi Perbup sebenarnya telah rampung.
“Dokumennya sudah final, tinggal menunggu penandatanganan,” jelas Tamrin di hadapan Komisi I.
Ia juga mengungkapkan bahwa Perbup yang disusun tidak mencantumkan tahun anggaran secara spesifik agar dapat berlaku lebih fleksibel.
“Kami merancangnya tanpa mencantumkan tahun tertentu supaya peraturan ini bisa diterapkan kapan saja. Untuk pengaturan teknis, tinggal menyesuaikan lampirannya. Harmonisasi selesai, tinggal ditandatangani,” tutupnya.
Bagikan:
