Definitif.id, Gorontalo Utara – Roni Imran selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), memberikan beberapa pandangannya tentang konsekuensi jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sama seperti dengan APBD 2023, Senin (21/08/2023)
Pernyataan tersebut Ia kemukakan pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024 beberapa waktu lalu.
“Ini hanya pandangan saya ini, saya beri contoh untuk dinas perikanan Rp 10 miliar, tahun berikutnya turun Rp 9 miliar demikian pula dinas peternakan Rp 5.800.000.000 tahun ini, tahun depan turun jadi Rp 5.400.000.000,” ujarnya pada rapat tersebut.
Menurutnya, hal tersebut terjadi di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dinilai sudah angka tersebut sudah turun dari yang sedikit,
“Artinya dia turun dari yang sedikit, nah sekarang yang Rp 10 dan Rp 5 miliar dari OPD itu tidak ada uangnya dan sudah jalan programnya, ketika tahun depan juga diberikan angka seperti itu, itu juga tidak ada uangnya kan begitu,” paparnya.
Ia menyampaikan bahwa sebelumnnya Badan Keuangan telah memaparkan kemampuan fiskal daerah. Ia mencontohkan bahwa jika DAU tahun 2023 sama seperti dengan 2024 sebesar 393 miliar, dengan Pendapatan Asli Daerah sebanyak Rp37 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pemerintah provinsi dan pusat sebesar Rp6 miliar, dengan tidak adanya silpa maka totalnya sebanyak Rp 459 miliar.
“Ini kekuatan fiskal kita tahun ini. Nah sekarang untuk peruntukannya baru kita spending saja ke 4 OPD tadi Rp 62 miliar P3K Rp 49 miliar Pendidikan, Rp41 miliar kesehatan, dan 21 PU itu totalnya 174 miliar. Sehingga 459 dikurangi Rp174 miliar itu tinggal Rp 282 miliar, dan sekarang kekuatan kita ini habis di gaji yang kurang lebih 168 tahun ini untuk belanja pegawai kemudian PTT 36 kemudian ADD 31, kemudian hutang Rp 23 miliar, ditambah dengan BPJS masyarakat dengan Aparat Desa Rp 8 miliar,” ujarnya.
Bagikan:
