Penghentian penyelidikan oleh Bawaslu Pohuwato ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, terutama di kalangan pemerhati demokrasi dan aktivis politik lokal.
Banyak yang berharap bahwa kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan pemilu di Pohuwato dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Dengan langkah yang diambil oleh DPD PJS Provinsi Gorontalo, diharapkan dapat memberikan tekanan kepada Bawaslu Pohuwato untuk lebih serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu, serta mendorong transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi di Kabupaten Pohuwato. (*)
Bagikan:
