Definitif.id, Gorontalo – Persoalan tata kelola perkebunan kelapa sawit kembali menjadi perhatian nasional. Kamis (11/9/2025), Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara daring melalui Zoom Meeting. Agenda ini melibatkan kepala daerah, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta sejumlah instansi terkait sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat pencegahan korupsi di sektor perkebunan sawit.
Dari Gorontalo, kegiatan tersebut diikuti langsung dari Ruang Inogaluma DPRD Provinsi Gorontalo. Pimpinan DPRD beserta anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Sawit turut hadir dalam rapat, menegaskan komitmen lembaga legislatif daerah dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang selama ini membayangi industri sawit di Gorontalo.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti masih banyaknya permasalahan serius dalam pengelolaan lahan sawit di daerah.
“Ada puluhan ribu hektare lahan sawit yang lebih dari sepuluh tahun terbengkalai tanpa pengelolaan yang jelas. Kondisi ini bukan hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga merugikan ekonomi daerah,” tegas Ketua DPRD.
Selain persoalan lahan yang mangkrak, Pansus juga menemukan ketimpangan pada pelaksanaan pola kemitraan plasma antara perusahaan inti dan masyarakat. Program yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan petani, menurut DPRD, belum berjalan optimal karena banyak petani plasma yang belum merasakan manfaat nyata.
Temuan-temuan tersebut sebelumnya telah disampaikan DPRD Gorontalo kepada pihak KPK RI di Jakarta. Karena keterbatasan kewenangan daerah, DPRD secara resmi meminta pendampingan dari KPK untuk membantu menuntaskan persoalan tersebut secara menyeluruh.
Bagikan:
