“Alhamdulillah, KPK merespons positif permintaan kami. Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap tata kelola sawit di Gorontalo dapat lebih transparan, adil, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ungkap Ketua DPRD.
Rakornas KPK ini diharapkan menjadi momentum awal perbaikan menyeluruh dalam tata kelola perkebunan sawit nasional, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi dalam mencegah potensi penyimpangan di sektor strategis tersebut.








