Definitif.id, Gorontalo Utara – Anggota DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Ariati Polapa, menyoroti tantangan kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorut yang masih tergantung pada alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya mandiri dalam mengelola keuangan daerah, Jumat (02/02/2024).
PMK tersebut bertujuan untuk menguji sejauh mana tingkat kemandirian daerah dalam mengatasi kekurangan keuangan serta mendorongnya untuk lebih mandiri secara finansial. Ariati Polapa menyoroti bahwa banyak program pembangunan di Gorut terpaksa tertunda karena keterbatasan pendapatan daerah yang tidak maksimal.
Bagikan:
