Definitif.id, Gorontalo – Persoalan iuran aparat Desa pada Badan Penyelenggaran Jaminian Sosial (BPJS) Kesehatan terus mendapatkan respon dari berbagai kalangan, salah satunya respon dari Lukum Diko, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut) dari fraksi Golkar.
Lukum Diko mengaku sangat khawatir dengan di non aktifkannya jaminan kesehatan bagi aparat Desa yang tersebar di 123 Desa yang ada di Kabupaten Gorut. Menurutnya, dalam selang beberapa waktu belakangan, pihaknya sudah dua kali menerima laporan terkait jaminan kesehatan aparat yang tidak aktif.
“Tercatat, yang telah melaporkan ke kami dari Kecamatan Sumalata dan Tolinggula yang tidak dapat digunakan BPJS mereka, sedangkan istri mereka sementara di rumah sakit. Terinformasi bahwa yang dari Sumalata, istrinya dalam kondisi gawat,” urai Lukum Diko. Jumat (29/07/2022)