Definitif.id, Gorontalo Utara – DPRD Kabupaten Gorontalo Utara terus menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan di kawasan Pelabuhan Anggrek. Melalui Panitia Khusus (Pansus), DPRD mengambil langkah strategis dengan melakukan koordinasi langsung bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), 9 April 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya DPRD dalam menelusuri secara menyeluruh asal-usul penerbitan sertifikat lahan yang saat ini menjadi objek sengketa. Pansus DPRD menilai pentingnya memastikan keabsahan dokumen pertanahan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak terkait.
Ketua Pansus menyampaikan bahwa penelusuran ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kejanggalan dalam proses sertifikasi lahan di kawasan pelabuhan. DPRD ingin memastikan bahwa setiap tahapan administrasi pertanahan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Permasalahan ini sendiri mencuat setelah adanya laporan masyarakat yang mengaku telah menguasai lahan tersebut secara turun-temurun, namun tidak dilibatkan dalam proses sertifikasi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama setelah muncul rencana pengembangan kawasan pelabuhan yang berdampak pada penguasaan lahan.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD Gorontalo Utara menegaskan bahwa pembentukan Pansus bukan untuk mencari pihak yang salah, melainkan untuk menghadirkan solusi yang adil dan transparan. DPRD berkomitmen mengumpulkan seluruh bukti dan keterangan dari berbagai pihak guna mendapatkan gambaran utuh atas persoalan tersebut.
Bagikan:
