Belum lagi, terdapat kebutuhan alokasi untuk sektor-sektor strategis lainnya, seperti industri, kesehatan, pariwisata, pertanian, maritim, logistik, peternakan, UMKM, dan be-commerce. Semua sektor ini memerlukan perhatian dan pendanaan khusus untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, pendapatan daerah dari sektor pertambangan juga wajib dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, fleksibilitas daerah dalam mengatur anggaran sangat terbatas, dan tidak semua visi atau misi yang diusulkan calon kepala daerah dapat diwujudkan begitu saja. Terlebih lagi, penyusunan APBD diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap rencana penganggaran dapat dikontrol secara sistematis oleh pemerintah pusat.
Lantas, bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana: otonomi daerah tetap memiliki batasan. Konsepsi Asimetris desentralisasi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa meskipun daerah diberikan kewenangan dalam mengelola pemerintahan, tetap ada pembatasan dalam hal penggunaan anggaran dan kebijakan yang harus sesuai dengan pedoman pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah tidak hanya efisien tetapi juga efektif dalam mendukung target pembangunan nasional yang lebih besar. Oleh karena itu, visi dan misi calon kepala daerah harus dikaji secara realistis. Tidak cukup hanya menyenangkan telinga masyarakat dengan janji-janji muluk dan sifatnya “Universal”, misalnya “menghapuskan kemiskinan”, “Mensejahterahkan Rakyat”, dan belum lagi di beberapa daerah calon kepala daerahnya mencangkan 5-10 program strategis dengan anggaran yang cukup fantastis. Pertanyaannya, dari mana anggarannya dan atas dasar apa?
Bagikan:
