Belum lagi pembagian kamar organisasional seperti PKK, Dharma Wanita dan berbagai organisasi perempuan yang dibentuk karena suami adalah pejabat, anggota utama, atau pegawai karir di institusi tersebut. Urusannya pun tidak lebih dan tidak kurang adalah urusan yang bersifat guyub, tidak bisa lebih dari itu. Ada bencana kumpul donasi, kumpul-kumpul uang untuk panti asuhan dan banyak ragam lainnya.
Bahwa hal tersebut tidak keliru sepenuhnya, tetapi pembagian kamar urusan publik secara seksual membuat mindset akan terbangun secara biner. Sehingga memori dan identitas keperempuan “dipatok” hanya bisa mengurus yang bersifat guyub dan yang “charity”.
Tetapi jika soal manajerial, pengambilan keputusan strategik, political strategies, city menagement dan bahkan soal regional planning, agak jarang kepercayaan tersebut diserahkan untuk dipimpin oleh seorang perempuan.
Hal ini diduga terbangun dari sejak ranah domestik, yakni kasur, dapur, sumur. Tidak lebih dari itu. Sehingga mental perempuan yang terbangun sejak di keluarga terbentuk demikian.
Padahal, jika ditelusuri jejak historis Gorontalo, ada banyak kisah kepemimpinan perempuan yang suksesnya sama dengan laki-laki seperti Mbui Bungale, Mbui Ayudugya, Mbui Maimunah, Mbui Bulaida’a, Mbui Molye, Mbui Pohele’o dan sebagainya.
Nah ketiga perempuan diatas mesti menjadi cermin untuk kisah kepemimpinan perempuan Gorontalo hari ini, sebab jika keliru dan bahkan gagal dalam mengelola daerah, resikonya akan sangat besar. Bukan saja perempuan Gorontalo akan kehilangan semangat memasuki ruang publik, tapi kesempatan perempuan untuk diberi amanah jabatan publik akan hilang dengan sendirinya.
Bagikan:
