Welcome to www.definitif.id | Pasti, Jelas dan Terpercaya | Copyright 2022

Ketua dan Wakil Ketua DPR RI Terima Aspirasi 21 Organisasi Desa Terkait Revisi UU Desa

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Sufmi Dasco Ahmad saat Konferensi Pers usai penutupan masa sidang ke-III, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (06/02/2024). (Foto: Geraldi/nr/dpr.go.id)

Definitif.id, Jakarta – 6 Februari 2024, Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, dan Sufmi Dasco Ahmad, hari ini menerima perwakilan dari 21 organisasi perangkat desa. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Desa. Baik DPR maupun perwakilan perangkat desa sepakat untuk menghormati proses pembahasan RUU Desa yang saat ini sudah mencapai tahap pengambilan keputusan tingkat I.

Puan Maharani menyatakan bahwa DPR melalui Badan Legislasi (Banleg) bersama dengan pemerintah telah mencapai kesepakatan substansi yang akan dibahas kembali sesuai dengan mekanismenya. Para perwakilan perangkat desa dipastikan telah memahami mekanisme tersebut dan sepakat untuk menghormati proses tersebut.

“DPR melalui Banleg bersama pemerintah telah mencapai satu kesepakatan substansi yang akan dibahas kembali sesuai mekanismenya,” ujar Puan Maharani dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Puan berharap bahwa dengan menghormati proses perundang-undangan yang ada, revisi Undang-Undang Desa nantinya akan memberikan manfaat bagi perangkat desa dan masyarakat. DPR pun menegaskan komitmennya untuk terus menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan revisi undang-undang tersebut.

“Kami berkomitmen untuk terus menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Desa,” tambahnya.

Puan juga menegaskan bahwa tidak akan ada lagi penyampaian aspirasi secara tidak tertib. Aspirasi yang disampaikan akan diterima dengan baik dalam proses pembahasan untuk memastikan bahwa revisi Undang-Undang Desa dapat diambil keputusan dengan baik.

Pertemuan antara DPR RI dan perwakilan perangkat desa menegaskan komitmen untuk menjalani proses pembahasan revisi Undang-Undang Desa dengan tertib dan menghormati mekanisme yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa DPR RI siap untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan manfaat bagi semua pihak. (Red)