Definitif.id Gorontalo – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra untuk mengevaluasi implementasi APBD 2025 pasca kebijakan efisiensi anggaran. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Fadli Poha ini dihadiri perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Kearsipan Daerah. Senin (22/04/2025)
Dalam pembahasan, Fikram A.Z Salilama sebagai anggota Komisi I menyoroti alokasi belanja jasa tenaga ahli di Dinas Kominfo yang mencapai ratusan juta rupiah. Ia meminta penjelasan rinci mengenai pemanfaatan anggaran tersebut agar tepat sasaran. Menanggapi hal ini, Kadis Kominfo menjelaskan bahwa belanja tenaga ahli telah dipangkas dari Rp700 juta menjadi Rp300 juta dan difokuskan untuk mendukung layanan digital pemerintah.
Persoalan lain yang mengemuka adalah penggunaan dana efisiensi sebesar Rp1,3 miliar di Dinas Kominfo. Kepala Dinas memaparkan bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan server tambahan guna mengantisipasi kelebihan kapasitas penyimpanan data. Sementara itu, Femmy Kristina Udoki dari Fraksi PAN mengkritik ketimpangan alokasi anggaran antara Komisi Informasi Publik dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Ia mendorong Dinas Kominfo menyelenggarakan pelatihan bagi media lokal guna meningkatkan profesionalisme dalam keterbukaan informasi publik.
Di akhir rapat, Fadli Poha menegaskan komitmen Komisi I untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan dampak optimal bagi pelayanan publik. “Efisiensi anggaran harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Bagikan:
