Definitif.id, Jakarta — Laju urbanisasi di Indonesia terus meningkat signifikan. Jika pada 2010 tercatat sebesar 54 persen, maka pada 2035 diproyeksikan mencapai 66 persen. Kondisi ini memunculkan tantangan besar bagi daerah, termasuk Gorontalo, mulai dari tekanan jumlah penduduk, perubahan iklim, risiko bencana, hingga kesenjangan layanan infrastruktur dan sosial. Rabu (13/08/2025)
Sebagai langkah antisipatif, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin Ketua Komisi III, Dr. Espin Tulie, bersama Wakil Ketua DPRD, Ridwan Monoarfa, dan Staf Ahli Gubernur, Bonie Ointoe, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Kementerian PUPR. Rombongan diterima oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto, S.T., M.Dev Plg.
Dalam pertemuan tersebut, Pranoto menyampaikan bahwa Integrated City Program (ICP) Gorontalo termasuk dalam sepuluh kota prioritas nasional. Menurutnya, untuk mewujudkan program ini diperlukan kerja sama erat antara pemerintah daerah, legislatif, dan sektor swasta.
“Keterbatasan anggaran negara mengharuskan kita membuat prioritas. Apakah akan fokus pada pengembangan pariwisata, pelabuhan, kawasan ekonomi, atau infrastruktur jalan, semuanya harus ditentukan dengan cermat,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) agar investasi pembangunan tidak menghasilkan biaya pemeliharaan yang lebih besar daripada manfaat yang didapat masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan bahwa hasil diskusi ini akan menjadi referensi bagi DPRD dalam menyusun rekomendasi pembangunan daerah. “Kami ingin setiap keputusan pembangunan kawasan benar-benar memberi dampak nyata bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo,” tegasnya.
Bagikan:
