Tentu yang selama ini menjadi kendala dalam tataran logika umum adalah menganggap demokrasi itu sebatas tanggal 14 Februari semata. Padahal yang lebih penting lainnya adalah menjaga amanah dan aspirasi warga pasca Pemilu yakni terpenuhinya hak konstitusional warga.
Jika kita membaca Indeks Demokrasi Indonesia yang masuk kategori flawed, maka semua pihak mesti ikut terlibat secara aktif, tapi itu tidak sebatas hanya terkait pelaksanaan Pemilu, namun juga terkait pasca Pemilu. Banyak hak konstitusional warga yang belum terpenuhi. Dan bahkan hasil pemilu seringkali tidak bisa memenuhi aspirasi warga saat pemilu. Makanya di Gorontalo partisipasi politik pada Pemilu tdk stabil, apalagi pasca Pemilu.
Keterlibatan UNG dalam Pemilu hingga pasca Pemilu adalah ikhtiar menjaga dan merawat demokrasi di tingkat bawah. Bahwa Desa hingga TPS mesti menjadi perhatian penting. Tentu saja banyak pilihan dan alternatif aksi/agenda utk mengawal dan menjaga demokrasi sangatlah banyak. Bisa dalam bentuk aksi spontanitas seperti petisi, demo dll, bisa pula dalam agenda yang terpola.
Dalam konteks itu, UNG memilih melaksanakan agenda yang integratif dengan tujuan dari tridharma perguruan tinggi yang selaras dengan pencapaian IKU (indikator kinerja utama).
Benefit MBKM Pemilu untuk mahasiswa yakni agenda ini bisa dikonversi dengan nilai KKN 4 SKS, tentu saja akan mendapatkan mentoring dari penyelenggara terkait kepemiluan hingga pemberdayaan warga untuk lebih partisipatif yang dalam kategori IKU bisa terhitung IKU 2. Selain itu, untuk dosen dan prodi/jurusan dalam penilaian IKU akan mendapat poin pada IKU 3, 4, 5, 6 dan 7.
Bagikan:
