Definitif.id Gorontalo – Fraksi Partai NasDem dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-29, Selasa, 8 Juli 2025, menyampaikan kritik konstruktif terhadap sektor-sektor vital yang menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Melalui juru bicaranya, Umar Karim, NasDem menyoroti lemahnya perencanaan di sektor pendidikan, pertanian (khususnya jagung), serta tambang dan energi yang hingga kini belum menunjukkan tata kelola yang baik.
Dalam bidang pendidikan, Fraksi NasDem menilai capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Gorontalo, khususnya pada jenjang SMP dan SMA, masih jauh di bawah rata-rata nasional. APM SMA hanya mencapai 61,23% dan SMP 72,51%, sementara angka nasional berada di atas 64% dan 81% secara berturut-turut. “Ini membuktikan bahwa sistem pendidikan kita belum berhasil menjangkau anak-anak di usia sekolah. Jika tidak diperbaiki, kita hanya akan mencetak ketimpangan generasi,” tegas Umar Karim.
Tak hanya soal angka, Fraksi juga mengkritik penggunaan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam RPJMD sebagai tolok ukur utama. Menurut NasDem, APS terlalu luas dan tidak akurat karena tidak memperhitungkan kecocokan usia dengan jenjang pendidikan. “Kita butuh indikator yang tepat sasaran. APM adalah alat ukur efisiensi sistem pendidikan yang lebih presisi,” ujar Umar.
Selain sektor pendidikan, NasDem juga mengkritisi lemahnya tata kelola komoditas jagung yang ironisnya merupakan sektor unggulan di Gorontalo. Meski lahan jagung mencapai 128.800 hektar, produktivitas masih rendah yakni hanya 5 ton/ha, bahkan lebih rendah dari daerah non-sentra jagung di Indonesia. “Ini ironi. Sektor unggulan tapi tidak diurus dengan unggul,” sindir Umar Karim.
Tidak hanya produktivitas, NasDem juga mengangkat masalah harga jagung yang kerap berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) karena lemahnya intervensi pasar oleh Bulog. Petani sering dirugikan saat panen raya karena tidak ada sistem penyangga harga yang berjalan. “Ini harus diselesaikan lewat kebijakan konkret dalam RPJMD. Jangan hanya dipuji sebagai ‘provinsi jagung’ tapi petaninya tetap merugi,” tambahnya.
Menutup pandangannya, NasDem menyoroti minimnya perencanaan pengelolaan pertambangan, termasuk ketidakhadiran agenda pembangunan smelter dalam RPJMD. “Kita punya tambang emas, tapi tidak ada strategi hilirisasi. Smelter harus jadi prioritas, karena di situlah nilai tambah dan lapangan kerja tercipta,” tegas Umar. Ia juga menyinggung maraknya PETI (Pertambangan Tanpa Izin) yang belum dijawab melalui kebijakan yang tegas.
Fraksi NasDem menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi alat perubahan yang menyeluruh, bukan sekadar dokumen normatif. “Rakyat butuh solusi nyata, bukan sekadar citra pembangunan,” tutup Umar Karim di hadapan peserta paripurna.
Bagikan:
