Definitif.id Gorontalo – Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-29 yang digelar pada Selasa, 8 Juli 2025, menjadi momentum bagi Fraksi Partai NasDem untuk menyampaikan kritik mendalam terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029. Melalui juru bicaranya, Umar Karim, Fraksi NasDem menilai bahwa dokumen RPJMD masih menyimpan sejumlah kelemahan mendasar, baik dari segi konsepsi, indikator kinerja, hingga kerangka perencanaan sektoral.
Salah satu sorotan utama Fraksi NasDem adalah kesederhanaan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur yang hanya terdiri dari 53 kata. “Dokumen yang seharusnya menjadi landasan pembangunan selama lima tahun ke depan, untuk mengatur 1,2 juta jiwa dan anggaran sebesar 10 triliun rupiah, justru disusun secara sangat ringkas dan dangkal,” ujar Umar Karim. Fraksi menilai pendekatan semacam itu mencerminkan lemahnya dasar filosofis dan teknokratis dalam perencanaan.
Lebih lanjut, Fraksi NasDem menyoroti Misi Nomor 2 “Gorontalo Keluar dari Lima Provinsi Termiskin di Indonesia” sebagai misi yang cacat secara logika dan tidak berdasar pada upaya substantif. Menurut Fraksi, misi tersebut dinilai “sudah berhasil” hanya karena adanya pemekaran wilayah di provinsi lain yang membuat Gorontalo turun peringkat secara otomatis. “Apakah ini berarti kita menyelesaikan kemiskinan hanya karena provinsi lain lebih miskin? Ini absurd,” ucap Umar Karim.
Tak hanya pada aspek visi dan misi, Fraksi NasDem juga mengkritisi indikator kesejahteraan dalam RPJMD yang menggunakan Opini WTP dan LPPD sebagai parameter kesejahteraan. “WTP hanya opini terhadap kesesuaian laporan keuangan, bukan kondisi riil masyarakat. Berkali-kali dapat WTP, tapi angka kemiskinan tetap tinggi. Itu bukti indikator kita menyesatkan,” tegas Umar. Fraksi mendesak agar indikator kesejahteraan diarahkan pada pengukuran nyata seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan kenaikan pendapatan riil.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyesalkan tidak adanya strategi konkret terkait misi pemanfaatan posisi strategis Gorontalo yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN). “Tidak ada indikator, tidak ada program. Padahal IKN bisa menjadi lokomotif ekonomi baru bagi Gorontalo jika dijalankan dengan perencanaan yang matang,” kata Umar. Menurut Fraksi, peluang ini hanya dijadikan slogan tanpa arah kebijakan yang jelas.
Sebagai penutup, Fraksi NasDem mendorong agar Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan rekonstruksi konsepsi RPJMD secara menyeluruh. “Kami ingin RPJMD bukan hanya menggugurkan kewajiban formalitas, tetapi menjadi dokumen pembangunan yang menyentuh realitas dan menjawab problem rakyat secara konkret,” tutup Umar Karim dalam forum paripurna.
Bagikan:
