Gorontalo – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Gorontalo mendukung pernyataan Umar Karim terkait minimnya perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terhadap desa. Mereka mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) untuk segera merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang bantuan keuangan desa.
“Pernyataan Pak Umar Karim sangat tepat. Pemprov seolah menafikan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan. Sampai hari ini, tidak ada anggaran khusus yang dikucurkan untuk desa,” tegas Agus N. Ali, Ketua PPDI Kabupaten Gorontalo, Selasa (06/05/2025).
Agus menyayangkan rendahnya kesejahteraan perangkat desa yang gajinya masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurutnya, dari total 1.860 perangkat desa yang tersebar di 191 desa di Kabupaten Gorontalo, hanya kepala desa, sekretaris desa (sekdes), dan bendahara yang mendapatkan gaji layak.
“Kami meminta Pemprov memberi perhatian serius, mulai dari bantuan operasional kantor desa hingga tunjangan bagi perangkat desa. Minimal, gaji mereka setara dengan UMP Gorontalo,” ujarnya.
PPDI Kabupaten Gorontalo berencana mengirim surat kepada Pemprov dan DPRD Provinsi untuk meminta audiensi. Mereka akan membahas tiga isu utama: kondisi perangkat desa, peningkatan kesejahteraan, dan bantuan operasional kantor.
“Kami berharap bantuan keuangan desa bisa masuk dalam perubahan APBD Provinsi 2025,” tambah Agus.
PPDI mengapresiasi pernyataan Umar Karim yang dinilai telah menyuarakan aspirasi desa. “Semoga ini menjadi perhatian Pemprov,” pungkasnya.
Bagikan:
