Iwan menegaskan lagi bahwa Pemkab Bone Bolango tetap menghormati kritik sebagai bagian dari demokrasi, sekaligus menegaskan bahwa pengisian jabatan harus dinilai berdasarkan hukum, prosedur, dan prinsip sistem merit.
“Pemerintah Daerah menghormati kritik dan kontrol sosial masyarakat. Namun pemerintah juga berkewajiban menyampaikan klarifikasi berbasis fakta agar tidak berkembang asumsi yang keliru dan merugikan institusi maupun individu,” tegas Iwan.
Iwan menegaskan pula bahwa Pemkab Bone Bolango berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan sistem merit dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pemerintah juga membuka ruang klarifikasi serta pemeriksaan internal apabila terdapat laporan yang disertai data dan bukti yang dapat diverifikasi.
Ia berharap masyarakat menggunakan kanal pengaduan resmi dan bertanggung jawab agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif sesuai mekanisme hukum, serta tidak mengarah pada pembunuhan karakter.
Bagikan:
