Definitif.id, Gorontalo – Di balik kemeriahan Hari Ulang Tahun ke-25 Provinsi Gorontalo, terselip cerita panas yang belakangan mulai terkuak ke publik. Seorang oknum ketua fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo diduga terlibat skandal perselingkuhan yang disebut-sebut memicu keributan di lingkungan gedung dewan saat rangkaian kegiatan peringatan hari jadi daerah tersebut berlangsung.
Informasi yang beredar menyebutkan, oknum legislator berinisial SK diduga memiliki hubungan khusus dengan seorang perempuan berinisial MP yang diketahui bekerja sebagai pendamping komisi di DPRD. Dugaan hubungan tersebut sebelumnya hanya menjadi bisik-bisik di internal lembaga, namun memanas setelah terjadi insiden yang melibatkan pihak keluarga dari legislator tersebut di sekitar lokasi kegiatan resmi.
Sejumlah sumber menyebutkan, keributan bermula ketika istri sah dari anggota dewan tersebut diduga mendatangi langsung lokasi dan melabrak perempuan yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan suaminya. Peristiwa itu membuat suasana di area gedung DPRD sempat tegang dan menjadi perhatian banyak pihak yang berada di sekitar lokasi acara.
Menariknya, insiden tersebut kini dikaitkan dengan cerita lain yang sebelumnya pernah terjadi di balik agenda rapat paripurna DPRD. Dalam laporan media lain, disebutkan bahwa pernah terjadi peristiwa yang melibatkan staf DPRD dan seorang pejabat yang diduga memiliki hubungan pribadi yang tidak wajar. Saat itu, kejadian tersebut tidak mencuat ke publik dan hanya beredar sebagai rumor internal.
Kini, setelah kisah dugaan perselingkuhan ketua fraksi mencuat, cerita lama tersebut kembali diungkit. Sejumlah sumber bahkan menyebut ada indikasi bahwa perilaku serupa tidak hanya terjadi pada satu orang legislator. Beberapa oknum anggota DPRD lainnya diduga memiliki tabiat yang sama, yakni menjalin hubungan di luar pernikahan dengan perempuan lain, benarkah?
Jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini tidak lagi sekadar masalah rumah tangga, melainkan berpotensi mencoreng citra lembaga legislatif. DPRD sebagai institusi publik dinilai seharusnya menjadi contoh dalam menjaga etika, moralitas, serta integritas pejabat negara.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo maupun klarifikasi dari pihak yang disebut-sebut terlibat. Namun sejumlah kalangan mulai mendesak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera melakukan penelusuran agar isu yang berkembang tidak terus menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
Bersambung,,,
Bagikan:
