Dedy menuturkan bahwa keadaan masyarakat yang ada di lokasi pekerjaan sangat mendukung kegiatan pembangunan bendungan ini yang dibuktikan walaupun tanah mereka belum dibayarkan namun mereka tetap mengizinkan pekerjaan dikerjakan di atas tanah mereka
“Hebatnya masyarakat disini, tanahnya belum dibayar, tapi mereka sudah kasih, ditempat lain tidak begitu, cuma karena terlalu banyak janji, dulu itu kan cuma 2 pertanyaannya : berapa harga dan kapan dibayar, tapi sekarang cuma satu pertanyaan : kapan dibayar” ucapnya
“Seandainya prosedur pembayaran itu cuma lewat PU kan enak, tapi ini kan ada 3, lewat Pertanahan, Balai Sungai dan Kementerian Keuangan, yang bikin lama itu dokumen, di Kementerian Keuangan itu paling lama 2 minggu, karena LMAN itu di seluruh Indonesia, ada 65 bendungan yang harus diselesaikan, itu cuma bendungan, belum lagi jalan tol, dan lain-lain, apalagi sudah ada IKN (Ibu Kota Negara.red), lebih banyak lagi, cuma satu sumbernya, jadi susah, baru negara tidak punya uang” tegas Dedy
Terakhir Dedy menyampaikan bahwa untuk pekerjaan bendungan khusus di tahun 2023 ini, Negara mengelontorkan anggaran sebesar 68 Milyar untuk pembangunan bendungan Bolango Ulu namun pihaknya masih memiliki utang kepada kontraktor sebesar 267 Milyar
“Alhamdulillah anggaran saya tahun ini 68 Milyar, saya punya hutang sekarang itu 267 Milyar ke kontraktor, cuma untuk yang kerja proyek ini kan BUMN (Badan Usaha Milik Negara.red), kalau cuma lokal, sudah pasti mogok” pungkas Dedy. (0N4L)
Bagikan:
