Definitif.id, Gorontalo Utara – Aktivis kritis Gorontalo Utara (Gorut), Indra Rohandi Parinding, S.Farm, menyerukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Gorut agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung mandiri Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Indra menyatakan, bahwa tujuannya adalah menjaga keamanan data, informasi, dan personil di dalamnya, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai amanat undang-undang.
Indra Rohandi Parinding yang juga alumnus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fakultas Farmasi itu mengungkapkan, bahwa pembangunan gedung kantor mandiri UKPBJ sangat penting untuk mencapai kinerja maksimal.
Menurut Indra yang juga saat ini sedang menyelesaikan studi Strata Satu Ilmu Hukum, bahwa pentingnya bangunan UKPBJ karena terkait dengan risiko tinggi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Indra juga menekankan, bahwa pemenuhan indikator penilaian dari Monitoring Center For Prevention (MCP), kolaborasi antara KPK dan Kemendagri, merupakan hal krusial untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Demi keamanan dan kenyamanan, saya meminta kepada Pemerintah Daerah Gorut agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung kantor mandiri bagi UKPBJ. Ini diperlukan untuk mendorong kinerja maksimal dan meningkatkan indeks penilaian MCP, yang merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian tata kelola pemerintahan bersih,” ujar Indra.
Indra berharap, agar dukungan penuh dari pemerintah setempat dapat mewujudkan nilai maksimal dalam penilaian tata kelola pemerintahan. Ini mencakup pemastian bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa memenuhi standar baik, sesuai dengan predikat baik atau baik sekali menurut MCP. “Upaya ini diharapkan dapat menjadikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan keamanan dan kenyamanan yang sesuai dengan penerapan yang diinginkan,” pungkasnya. (Redaksi)
Bagikan:
