Definitif.id Gorontalo – Rapat evaluasi APBD 2025 yang digelar Komisi I DPRD Gorontalo menyoroti sejumlah ketimpangan dalam alokasi anggaran daerah. Pertemuan yang melibatkan berbagai OPD mitra ini mengungkap kritik tajam terkait ketidakadilan pengelolaan keuangan daerah pasca kebijakan efisiensi. Senin (21/04/2025)
Umar Karim, anggota Komisi I, menyoroti ironi dalam pengadaan kendaraan dinas. Ia mempertanyakan alasan pembatalan mobil operasional Satpol PP sementara pengadaan dua unit mobil untuk Asisten Gubernur tetap dianggarkan. “Ini menunjukkan ketidakselarasan dalam prioritas belanja,” tegasnya. Kritik serupa dilontarkan terkait alokasi dana perbaikan kamar mandi rumah jabatan yang tidak masuk dalam anggaran efisiensi.
Sitti Nurayin Sompie dari Fraksi Gerindra mengingatkan pentingnya penertiban usaha WiFi RTRW yang memanfaatkan fasilitas tiang Telkom dan PLN tanpa izin. Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan masalah keselamatan dan pelanggaran regulasi. Sementara itu, Femmy Kristina Udoki dari Fraksi PAN membandingkan kinerja Komisi Informasi Publik dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang dinilai tidak sepadan dengan alokasi anggarannya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kadis Kominfo menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti penertiban WiFi ilegal dan meningkatkan pelatihan bagi media lokal. Ia juga menegaskan bahwa pengadaan server tambahan dengan dana efisiensi Rp1,3 miliar merupakan langkah darurat untuk menjaga keamanan data.
Fadli Poha sebagai Ketua Komisi I menutup rapat dengan menekankan pentingnya pemerataan anggaran. “Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
Bagikan:
