Definitif.id, Gorontalo – Musim kemarau di Provinsi Gorontalo diprediksi masih akan berlangsung hingga awal November 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah sehingga pemerintah daerah diminta segera menyiapkan langkah antisipasi.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, setelah Komisi I melakukan koordinasi langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Gorontalo di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Rabu (26/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, BMKG menyampaikan prakiraan kondisi iklim di wilayah Gorontalo, termasuk potensi berlangsungnya musim kemarau hingga awal November 2026.
Umar Karim menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
“Kami berharap pemerintah daerah segera merumuskan sistem penanganan kemarau ini secara sistematis. Salah satu langkah awal yang krusial adalah segera menetapkan status siaga darurat kekeringan,” ujar UK sapaan Umar Karim.
Ia juga meminta pemerintah daerah menjaga kesiapan fiskal dalam menghadapi potensi bencana kekeringan. Menurutnya, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD masing-masing daerah perlu dipersiapkan dan diprioritaskan untuk penanganan dampak kekeringan apabila kondisi semakin memburuk.
Selain itu, UK mendorong pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi untuk mengatasi kekurangan air, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna meningkatkan peluang terjadinya hujan.
“Baiknya dipikirkan opsi melakukan modifikasi cuaca melalui operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan. Ini memang membutuhkan biaya, tetapi menurut saya bisa menjadi salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan,” kata UK.
Ia berharap pemerintah daerah tidak menunggu sampai kekeringan semakin parah sebelum mengambil tindakan. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, BMKG, serta instansi teknis terkait perlu diperkuat agar langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
“Yang paling penting adalah pemerintah harus bersiap sejak sekarang. Jangan sampai ketika dampaknya sudah meluas, baru kemudian kita melakukan penanganan,” pungkasnya.
Bagikan:
