Definitif.id Gorontalo – Pimpinan Fakta News, Jhojo Rumampuk, akan mendatangi Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyerahkan rekaman suara yang diduga berisi pengakuan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, terkait dugaan upaya “suap” yang dilakukan oleh salah satu utusan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS).
Langkah ini diambil setelah Jhojo Rumampuk dituding menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait pernyataan Thomas Mopili. Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki bukti autentik berupa rekaman suara, yang akan ia serahkan langsung ke anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk membuktikan bahwa apa yang diberitakan oleh Fakta News bukan sekadar isu liar.
Dalam keterangannya kepada media, Jhojo menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebarkan informasi tanpa dasar.
“Saya siap membuktikan bahwa yang saya sampaikan bukan hoaks. Jika memang dia (Thomas Mopili_red) berani mengatakan saya menyebarkan berita bohong, maka saya tantang DPRD untuk membuka rekaman suara ini dan membuktikan siapa yang sebenarnya berbohong!” ujar Jhojo, Selasa (25/03/2025).
Ia juga menyayangkan sikap Ketua DPRD yang sebelumnya diduga mengungkapkan adanya dugaan suap, tetapi kemudian malah menarik kembali pernyataannya seolah tidak pernah mengatakannya.
“Ini bukan masalah suka atau tidak suka. Ini soal kebenaran! Jangan ketika berani bicara di depan, lalu saat ditanya bukti, malah menghindar,” tambahnya.
Sebelumnya, publik Gorontalo dikejutkan dengan kabar adanya dugaan upaya suap yang melibatkan PT. PETS dalam proyek pertambangan.
Dugaan ini semakin menguat setelah beredar informasi bahwa ada seorang utusan perusahaan yang mencoba memengaruhi beberapa anggota DPRD melalui transaksi yang mencurigakan.
Thomas Mopili sendiri sempat dianggap mengakui hal tersebut, tetapi belakangan justru berusaha menarik kembali pernyataannya, yang kemudian memicu polemik di kalangan masyarakat dan media.
Dengan adanya langkah Jhojo Rumampuk yang akan menyerahkan bukti rekaman suara, kini sorotan publik tertuju pada Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo. Apakah mereka akan menindaklanjuti laporan ini secara transparan, atau justru berusaha mengubur kasus ini?
Jika rekaman tersebut benar adanya dan terbukti menguatkan dugaan suap, maka ini bisa menjadi badai politik besar yang mengguncang DPRD Provinsi Gorontalo.
Namun, jika Badan Kehormatan DPRD tidak mengambil tindakan tegas, maka kredibilitas lembaga ini akan semakin dipertanyakan oleh masyarakat.
“Saya berharap BK DPRD bisa bersikap profesional. Jangan sampai ada upaya untuk melindungi seseorang atau kepentingan tertentu. Jika memang bersih, hadapi dengan jujur,” tegas Jhojo.
Bagikan:
