Arif berharap kepedulian seperti yang ditunjukkan Ramdan Liputo dan Umar Karim dapat diikuti anggota DPRD lainnya. Menurutnya, seluruh komisi memiliki tanggung jawab untuk melihat kondisi masyarakat sesuai bidang pengawasan masing-masing.
“Harapan kami bukan hanya Komisi I. Komisi lainnya juga harus lebih jeli melihat kondisi masyarakat dan keluhan yang berkembang di lapangan. Jangan sampai masyarakat berteriak baru kemudian DPRD bergerak,” tegasnya.
Arif mengingatkan bahwa masyarakat memilih anggota DPRD bukan semata-mata untuk menjalankan agenda kelembagaan. Wakil rakyat juga memiliki tanggung jawab mendengar, mengawasi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia pun menyentil agar perhatian anggota DPRD tidak lebih banyak tersita pada agenda internal, termasuk perjalanan dinas, sementara berbagai persoalan masyarakat justru luput dari pengawasan.
“Jangan hanya sibuk mengurus perjalanan dinas. Persoalan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Anggaran negara itu berasal dari uang rakyat, sehingga kepentingan rakyat harus mendapatkan perhatian utama,” kata Arif.
Menurutnya, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyudutkan DPRD, melainkan sebagai pengingat agar lembaga legislatif semakin memperkuat fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi.
Arif juga menilai persoalan pelayanan Samsat dapat menjadi momentum bagi DPRD untuk memperkuat pengawasan lintas komisi. Sebab, pelayanan Samsat melibatkan sejumlah instansi dengan kewenangan masing-masing, sehingga persoalan yang muncul membutuhkan koordinasi dan pengawasan bersama.
Bagikan:
