APKPD berharap Kejati Gorontalo menelusuri persoalan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Pemeriksaan diharapkan mencakup dokumen pengadaan, bukti transaksi, realisasi kegiatan, serta keterangan pihak-pihak yang relevan.
Wahyu menegaskan, setiap dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik harus diuji berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa intervensi maupun kepentingan pihak tertentu.
Menanggapi laporan keluarga, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sangihe, IPTU Harli Essing Buida, menegaskan bahwa pihaknya…
Keluarga menegaskan, laporan tersebut dilakukan agar penyebab kematian NSS dapat diketahui secara jelas dan tidak…
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Gorontalo berharap penegakan aturan dan perbaikan tata kelola distribusi BBM dapat…
Jika insiden serupa terjadi, masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses penanganannya, apakah penyelidikan dilakukan, dan apakah…
“Kami berharap DPRD tidak berhenti pada pernyataan. Kalau ada persoalan yang sudah menjadi perhatian publik,…
Dalam keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 61/SET.DPRD/V/2026, Gilang tercatat sebagai salah satu dari 15…
