“Apakah ini pendataan atau pengawasan terselubung terhadap loyalitas ASN? Kebijakan semacam ini bisa menciptakan iklim ketakutan dan pembungkaman terhadap kritik internal birokrasi,” tambahnya.
Menurutnya, pemerintah daerah semestinya cukup menggunakan kanal resmi milik institusi untuk menyebarluaskan program-program pembangunan. Mendorong ASN menyebar konten pemerintah di media sosial pribadi justru dapat mengaburkan fungsi dan peran birokrasi yang netral.
“Kalau ini terus dibiarkan, netralitas ASN di Gorontalo Utara akan terus tergerus,” tegasnya.
Taufik mendesak Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut. Ia berharap Pemkab lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik daripada sibuk mengatur pencitraan di dunia maya.
Bagikan:
