Gorontalo Utara – Komisi I DPRD Gorontalo Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas keluhan tenaga honorer terkait proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I, Senin (13/01/2025).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Hendra Nurdin mengatakan, rapat menghasilkan tersebut kebijakan bahwa tenaga non-ASN yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam seleksi tahap I akan diberi status PPPK Paruh Waktu, dengan catatan kemampuan keuangan daerah mencukupi.
“Tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN namun belum mendaftar atau TMS pada tahap I, masih bisa mengikuti seleksi PPPK tahap II. Bagi yang TMS di tahap II nanti akan mendapat perlakuan sama dengan yang TMS di tahap I,” kata politisi NasDem ini.
Bagikan:
