Definitif.id, Gorontalo Utara – Hendra Abdullah, penggiat Karang Taruna Gorut, mempertanyakan eksistensi dan peran teknis serta ahli konstruksi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan MoU setelah dihapusnya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Selasa (16/01/2024).
Hendra menyampaikan keraguannya terhadap tujuan OPD yang meminta pendampingan hukum kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kegiatan pembangunan pekerjaan konstruksi.
Hendra menilai, bahwa OPD sudah memiliki keahlian teknis dan ahli di bidangnya masing-masing, sehingga ia merasa heran dengan keputusan OPD yang meminta pendampingan hukum, mengingat setiap OPD memiliki teknis dan ahli yang dapat menangani pekerjaan konstruksi sesuai bidangnya.
Bagikan:
