Definitif.id, Gorontalo Utara – Fraksi Hanura-PKS DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Meski demikian, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan yang dinilai penting bagi perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Pandangan fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada agenda Pembicaraan Tingkat I Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Fraksi Hanura-PKS mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Secara umum kami menerima ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan semakin efektif dan berkualitas,” demikian pandangan Fraksi Hanura-PKS.
Fraksi menilai realisasi pendapatan dan belanja daerah pada 2025 menunjukkan kinerja fiskal yang cukup baik. Namun, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memenuhi target menjadi perhatian serius karena menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah secara produktif, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang sah dan berkelanjutan.
Selain itu, Fraksi Hanura-PKS juga menyoroti realisasi belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi, yang dinilai belum maksimal. Kondisi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi agar program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dapat terlaksana lebih optimal.
Bagikan:
