“Bapak Kadiv Propam sudah memberikan tenggang waktu dan kita sudah diskusikan untuk pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai, untuk pelanggaran ASN 7 hari setelah LP sudah selesai, ini yang kita lakukan bahwa kita betul-betul serius penanganan netralitas ini,” tutupnya. (0N4L)
Definitif.id, Gorontalo – Rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp393 juta untuk pengadaan pakaian…
Oleh: Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A (Founder The Gorontalo Institute) Definitif.id, Opini – Dalam politik,…
Definitif.id, Gorontalo – Kritik terhadap besarnya anggaran perjalanan dinas DPRD Provinsi Gorontalo bukan lagi isu…
Definitif.id, Gorontalo – Dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran gaji sopir di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo…
Definitif.id, Bone Bolango – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Profesi Kesehatan (KKN-PK) Universitas Negeri Gorontalo (UNG)…
Definitif.id, Gorontalo – Polemik dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai sopir…
