Welcome to www.definitif.id | Pasti, Jelas dan Terpercaya | Copyright 2022

LDKS PIJAR Ajukan Hearing ke DPRD Terkait Kasus Korupsi Mamin Fiktif, Bondan: Bupati dan Pejabat Terkait Wajib Hadir

Definitif.id, Banyuwangi – Bondan Madani selaku Ketua Umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) membenarkan, jika lembaganya mengirimkan surat permohonan hearing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, kemarin siang.

Bondan menjelaskan, permohonan hearing tersebut berkaitan dengan kasus korupsi Makan Minum (Mamin) fiktif yang sudah setahun lebih berlalu tetapi tidak ada kejelasan terkait kasus itu. Padahal, Kejaksaan Negeri (Kejari) sudah menetapkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Nafiul Huda sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun, hingga saat ini yang bersangkutan belum ditahan dan masih aktif bekerja sebagaimana para birokrat.

Masih kata Bondan, hal ini harus dilakukan oleh lembaganya agar kasus yang merugikan uang rakyat tersebut bisa terus berjalan sampai ditemukan siapa-siapa saja yang terlibat dan aktor intelektual dibelakangnya.

“Kami meminta DPR untuk mengundanghadirkan Bupati, Kajari, Kapolresta, Sekda dan Kepala Inspektorat Banyuwangi untuk hadir dalam hearing tersebut. Karena DPR adalah wakil rakyat, wajar jika mereka memfasilitasi kami, apalagi mereka semua adalah lembaga control dari eksekutif,” kata Bondan kepada Media, Kamis (29/02/2023).

Lebih Lanjut Bondan menjelaskan, langkah yang diambil oleh LDKS PIJAR merupakan keputusan yang bijak. Pasalnya, selama ini ini dirinya dan team tidak pernah mendengar sikap dari DPRD berkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala SKPD Banyuwangi.

“Harapan kami DPR ikut mendorong kasus ini agar segera dituntaskan. Logikanya, masak penetapan tersangka terhadap Nafiul Huda sudah setahun lebih tetapi tidak ada perkembangan. Asumsi publik yang beredar mengatakan Kejari takut untuk mengusut tuntas kasus ini, karena yang bersangkutan ada yang melindungi,” paparnya.

Aktivis yang dijuluki Si Raja Demo itu menegaskan komitmen dirinya secara pribadi maupun bersama lembaganya ialah mengawal kasus tersebut agar terungkap semuanya sampai ke akar-akarnya sampai ke aktor intelektual di belakangnya.

“Kami pastikan setelah hari raya kami akan kembali turun kejalan jika nanti tidak perkembangan terhadap kasus ini. Seperti ketika kita melakukan demonstrasi untuk menolak pulau tabuhan disewakan kepada investor asing,” pungkasnya.

“Silahkan di cek rekam jejak kami di media, ketika kami sudah berkomitmen akan kami laksanakan apapun resikonya. Dulu saja seminggu dua kali kami terus menerus konsisten melakukan demonstrasi di depan kantor Pemkab. Besok Minimal seminggu sekali kami ada di depan kantor Kejari Banyuwangi,” imbuhnya. (Gung)