Definitif.id, Malang – Berbagai modus dan celah yang dilakukan para oknum untuk melakukan dugaan pungutan yang dikemas sedemikian rupa agar terlihat seperti sumbangan, namun di dalamnya ada syarat minimal jumlah. Ada sanksi jika tidak membayar maka siswa tidak bisa ujian, dan masih banyak sanksi lainnya.
Beberapa wali murid SMAN 1 Bantur mengeluhkan mengenai dugaan kuat pungutan dibungkus sumbangan, mulai dari SPP diganti nama SPM, uang seragam dan uang gedung diganti dengan infaq. Mirisnya, menurut keterangan beberapa wali murid mengaku bahwa pihak SMAN 1 Bantur tidak akan memberikan nomor ujian kepada siswa yang tidak membayar iuran SMP tersebut.
Kepada Definitif.id, Ibu rumah tangga yang putrinya sekolah di SMAN 1 Bantur kelas 2 mengatakan, kalau tidak melakukan pembayaran, maka tidak mendapatkan kartu ujian. Dan kalau sudah bayar lunas, dapat kartu ujian.
“Barusan ada wali murid bayar hingga 1 juta lebih untuk orang punya, lah saya orang gak punya jadi hanya Bayar 300.000. Bayar SPP/bulanan Rp 150.000 jadi saya bayar 2 bulan Rp 300.000. Katanya kalau sekolah negeri tidak bayar, akan tetapi hingga saya minta surat keterangan tidak mampu (SKTM) ke kantor desa, karena ingin anak saya bisa tetap bersekolah. Jadi tidak ada gunanya mas minta surat di kantor desa kalau tetap bayar Rp 150.000 per bulan, kan berarti normal bayarnya,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya.
Sementara wali murid lainnya, Ayah dari siswa SMAN 1 Bantur menyampaikan, dirinya juga sudah melakukan pembayaran.
“Kalau bayar SPM kata pihak sekolah sudah dapat perintah dari atasan, ini saya sudah bayar Rp 450.000,” ucapnya, sambil menyodorkan kwitansi bukti pembayaran SPM ke Wartawan.
Terpisah, Ibu dari siswi kelas 3 SMAN 1 Bantur menyampaikan, bahwa pihak sekolah menyuruh membayar SPP, dan kalau tidak bayar tidak dapat kartu ujian.
“Kemarin saya sudah bayar setengah tahun Rp 900.000 bayarnya ke TU Sekolah (Bu Fitri, Bu Wega dan Bu Sulas), mulai pembayaran SPP, uang seragam hingga uang gedung bayarnya di TU Sekolah. Kalau bayar uang seragam Rp 1Juta lebih pada waktu pertama masuk kelas 1 dulu dan dapat 5 setel seragam. Kalau bayar uang gedung saya sudah bayar Rp 1 Juta yang jangka waktunya sampai kelas 3 harus sudah lunas dan bisa diangsur, ada kok mas kwitansi pembayaran nya,” ucapnya saat ditemui di kediamannya, Jumat (24/11/2023) siang.
“Sebenarnya saya keberatan membayar (SPP, uang seragam dan uang gedung) hingga terpaksa saya kerja buruh tebang harian untuk membayarnya,” keluhnya.
Untuk mengetahui benar tidaknya informasi tersebut, bersama beberapa rekan Media mendatangi SMAN 1 Bantur untuk konfirmasi kepada Kepala Sekolah, akan tetapi hanya ditemui oleh Humas SMAN 1 Bantur dan mengatakan bahwa Kepala Sekolah sedang ada rapat zoom meeting sehingga tidak bisa ditemui.
Ketika disinggung mengenai keluhan beberapa wali murid terkait dugaan kuat pungutan dibungkus sumbangan tersebut diperkuat dengan kwitansi pembayaran dari wali murid SMAN 1 Bantur, Humas SMAN 1 Bantur mengaku mengetahui mengenai hal tersebut, akan tetapi ia menegaskan bukan ranahnya untuk menjawab terkait hal itu dan mengarahkan Wartawan untuk konfirmasi langsung ke Komite Sekolah atau Kepala Sekolah.
Anehnya, ketika diminta untuk mendatangkan dan memberikan nomor telepon pihak Komite Sekolah, Humas SMAN 1 Bantur menyebut bahwa pihak Komite Sekolah tidak bisa datang mungkin lagi sibuk dan Kepala Sekolah tidak berkenan memberikan kontak teleponnya maupun menemui Awak Media untuk saat ini, diagendakan lain hari baru bisa bertemu. Patut dipertanyakan ada apa dan kenapa Humas SMAN 1 terkesan banyak menutup-nutupi terkait dugaan pungutan dibungkus sumbangan tersebut.
“Saya menjabat Humas disini sudah ganti 3 Kepsek, Ibu Kepsek lagi zoom meeting mulai pagi tadi. Kalau boleh saya menjawab sebenarnya ini ranah Komite, jadi untuk SPM dan sebagainya itu Komite yang berhak menjawab kan ada bendaharanya sendiri Komite. Kalau saya tidak berhak untuk menjawab, mohon maaf bapak, saya harus izin Ibu Kepsek dulu untuk menjawab,” kata Elis, Humas SMAN 1 saat ditemui di Sekolah, Jumat (24/11/2023) siang.
Dijelaskan olehnya, hari ini Komitenya lagi ada kegiatan, dan saat ini Kepala Sekolah tidak bisa menemui karena ada rapat zoom meeting dari Kementerian. “Mohon maaf Ibu Kepsek tidak berkenan memberikan nomor teleponya, untuk bertemu bisa lain hari,” ucapnya.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai benar tidaknya dugaan pungutan dibungkus sumbangan tersebut, Kepala Sekolah SMAN 1 Bantur, Istinah Sofariyah,S.Pd.,M.M menyebut bahwa Wartawan yang konfirmasi kepadanya diminta untuk menyebutkan narasumber dengan jelas bahkan menuding mengarang sendiri terkait hal tersebut.
“Tolong disebutkan sumber dengan jelas, jangan ngarang sendiri,” ucap Kepsek dengan singkat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (24/11/2023) siang.
Hingga berita ini ditayangkan, sesuai arahan Humas dan Kepsek SMAN 1 Bantur untuk konfirmasi langsung ke Komite Sekolah mengenai hal tersebut, Komite Sekolah, Suwarno lebih memilih bungkam enggan memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai hal tersebut. Kendati pesan masuk terlihat centang dua, bahkan kontak WA rekan Media lainnya langsung diblokir begitu saja tanpa alasan yang jelas terkesan banyak yang ditutup-tutupi. (fery)
Bagikan:
