Dengan kembali munculnya nama yang sama dalam struktur Tim Ahli/Kelompok Pakar DPRD 2026, APKPD meminta agar seluruh proses pengangkatannya diperiksa secara terbuka.
Wahyu menegaskan, laporan kepada Ombudsman tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran. APKPD meminta pemeriksaan terhadap mekanisme perekrutan, dasar pengusulan, persyaratan, kompetensi hingga pelaksanaan tugas Tim Ahli/Kelompok Pakar.
“DPRD Provinsi Gorontalo harus menjelaskan secara terang benderang dasar pengangkatan Gilang R. Mopili, siapa yang mengusulkan, bagaimana proses seleksinya, kompetensi apa yang menjadi pertimbangan, serta apa output pekerjaannya,” tegas Wahyu.
Menurutnya, keterbukaan menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan publik.
“Kalau seluruh prosesnya memang sesuai aturan, buka dan jelaskan kepada publik. Tetapi jika ditemukan masalah dalam prosesnya, tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab,” tandasnya.
Bagikan:
