Definitif.id, Gorontalo – Setelah melewati proses panjang pembahasan dan peninjauan lapangan, Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo resmi menetapkan dokumen rekomendasi mereka. Hal ini dikonfirmasi pada sidang paripurna DPRD yang digelar 8 Desember 2025.
Ketua Pansus, Meyke Camaru, menyatakan bahwa rekomendasi tersebut lahir dari hasil inventarisasi menyeluruh atas kondisi pertambangan di Gorontalo mulai dari izin, dampak lingkungan, hingga aspek kesejahteraan masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa dokumen sekarang menjadi milik DPRD dan harus segera menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah provinsi.
Salah satu poin penting dalam rekomendasi itu adalah penekanan pada pendekatan humanis terhadap penambang rakyat. Pansus mendesak agar pemerintah mempercepat penerbitan status legal melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk pelaku tambang rakyat sebagai upaya memberi kepastian hukum dan perlindungan sosial. Selain itu, Pansus meminta agar proses perizinan dan operasi tambang memenuhi standar lingkungan, dengan pengawasan berkala dan kepatuhan terhadap regulasi udara, air, serta reklamasi lahan pasca-tambang.
Pansus juga menyoroti persoalan tumpang-tindih izin serta aktivitas pertambangan yang berjalan tanpa legalitas suatu kondisi yang dinilai telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, rekomendasi mengajak pemerintah provinsi untuk melakukan penataan ulang izin tambang, memastikan transparansi, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Bagikan:
