Ia menilai keterlambatan tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal mengingat pembahasan Ranperda SOTK merupakan agenda penting yang berdampak langsung terhadap struktur birokrasi pemerintah daerah.
Meski demikian, Hendra menegaskan bahwa DPRD tetap berkomitmen untuk mendorong percepatan pembahasan Ranperda tersebut karena implementasi struktur organisasi baru diyakini akan membawa dampak positif bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Menurutnya, salah satu tujuan utama dari penataan SOTK adalah menciptakan birokrasi yang lebih ramping, efektif, dan efisien dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Perubahan struktur organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Berdasarkan perhitungan awal, potensi efisiensi anggaran yang bisa dicapai diperkirakan berkisar antara Rp18 hingga Rp20 miliar,” ungkapnya.
Dalam rancangan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat rencana penataan ulang organisasi perangkat daerah melalui penggabungan sejumlah OPD yang memiliki fungsi serupa atau saling berkaitan.
Secara keseluruhan, pemerintah daerah mengusulkan penggabungan 12 organisasi perangkat daerah menjadi tujuh OPD dengan struktur yang lebih ramping.
Adapun rincian penggabungan OPD yang diusulkan dalam Ranperda SOTK tersebut antara lain:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hasil penggabungan antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, hasil penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, hasil penggabungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Dinas Kelautan, Perikanan dan Perhubungan, hasil penggabungan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Perhubungan.
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, merupakan pengembangan dari Dinas Lingkungan Hidup dengan integrasi fungsi pertanahan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, hasil penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hasil penggabungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Dinas Ketahanan Pangan.
Bagikan:
