Definitif.id, Gorontalo Utara – Pemerintah Daerah (Pemda) Gorontalo Utara (Gorut) disorot kembali terkait tidak adanya bangunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan bahkan disinyalir telah mendapat tiga kali surat teguran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini yang juga menjadi kekhawatiran Aktivis Gorut, Indra Rohandi Parinding yang ikut menyoroti atas belum adanya gedung UKPBJ yang mempengaruhi efektivitas Pemda dalam pencegahan dan pengurangan potensi korupsi.
“Keprihatinan utama adalah bagaimana Pemda Gorut tampaknya kurang responsif terhadap surat teguran yang telah dikirimkan oleh KPK sebanyak 3 kali, terutama terkait keberadaan gedung UKPBJ yang seharusnya menjadi fokus utama,” ujar Indra.
Bagikan:
