Definitif.id, Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Faizal Hulukati, menyatakan bahwa sikap resmi fraksi terhadap isu efisiensi anggaran masih menunggu hasil rapat internal. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai Definitif.id, Jumat (22/08/2025).
Menurut Faizal, meski pembahasan sudah berjalan, dirinya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait sikap resmi fraksi. Sebab, keputusan akhir akan dibicarakan bersama seluruh anggota fraksi setelah rangkaian rapat pembahasan di tingkat DPRD selesai.
“Kalau seandainya ada sikap yang lain-lain, saya belum bisa memberikan informasi. Setelah rapat ini selesai, kita akan kembali ke fraksi untuk membicarakan lebih lanjut,” ujar Faizal Hulukati.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh media ini, hasil efisiensi anggaran disebutkan akan dialokasikan pada sejumlah kegiatan di beberapa OPD. Misalnya, pada Biro Umum terdapat alokasi sebesar Rp1,83 miliar untuk LED di Dulohupa dan dua rumah dinas, Rp550 juta untuk mobil patwal, serta Rp516,8 juta masing-masing untuk pengadaan mobil Asisten I dan Asisten II.
Selain itu, juga ada anggaran Rp195 juta untuk pemeliharaan rumah dinas gubernur, Rp158,5 juta untuk penataan aula rumah dinas gubernur, hingga Rp100 juta untuk penataan ruang oval dan pemeliharaan rumah dinas sekda.
Di sisi lain, untuk mendukung kegiatan lain, tercatat pula anggaran Rp100 juta untuk event organizer PIMSET, Rp75 juta untuk rehab kamar mandi kantor gubernur, serta Rp10 juta untuk jasa konten kreatif. Sementara itu, Bappeda memperoleh alokasi Rp200 juta untuk pemeliharaan kantor. Tidak kalah penting, Dinas Pemuda dan Olahraga mendapatkan anggaran Rp725 juta untuk pelaksanaan Popnas dan penunjang Dispora, serta Rp250 juta untuk kegiatan Fornas KORMI.
Persoalan efisiensi ini sempat terjadi pro dan kontra. Pasalnya, sejumlah alokasi yang tercantum diduga tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja negara harus diarahkan pada program prioritas dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Fraksi PPP sendiri baru akan menyampaikan sikap resminya setelah seluruh pembahasan di DPRD rampung dan hasilnya dibawa ke internal partai.
Bagikan:
