Definitif.id, Gorontalo Utara – Sekertaris Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Unistik Gorontalo Utara (Gorut) Cabang Gorontalo, Ismail Nusi, kembali mempertanyakan pekerjaan konstruksi yang kerap kali meminta pendampingan hukum kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Yang disinyalir hanya berdasarkan MoU diduga tanpa regulasi yang kuat.
Kader HMI Unistik Gorut ini menduga kuat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpacu pada pendampingan hukum, padahal dasarnya setiap pekerjaan konstruksi sudah ada teknis dan ahli perihal konstruksinya masing-masing, bahkan tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh setiap OPD yang melakukan pekerjaan konstruksi
Bagikan:
