Definitif.id, Gorontalo – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo dikritik karena dianggap tidak efisien, terutama dalam alokasi biaya perjalanan dinas. Umar Karim, Anggota Legislatif (Aleg) baru di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, mengungkapkan kekagetannya terhadap besarnya alokasi anggaran tersebut yang mencapai hampir Rp149 miliar dalam satu tahun.
“Saya baru saja mempelajari beberapa data, dan sangat terkejut melihat alokasi yang menurut saya tidak ideal,” ungkap Umar. Ia menyebut, meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih tinggi, yaitu 15,57% pada 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), banyak dana anggaran yang tidak dialokasikan untuk pengurangan kemiskinan. “Hampir Rp149 miliar digunakan untuk biaya perjalanan dinas,” tambahnya.
Bagikan:
