Ia bahkan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pengawasan dan, apabila terdapat dugaan penyimpangan, melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
“Saya menilai, transparansi penggunaan anggaran merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas yang wajib dijunjung oleh setiap penyelenggara negara. Namun berbeda dengan apa yang terjadi di lembaga yang terhormat kita. Sehingganya APH harus segera melakukan penelusuran atas apa yang terjadi di DPRD Provinsi.”Tukasnya
Bagikan:
