Definitif.id, Gorontalo — Warga Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, menyampaikan berbagai aspirasi kepada Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, dalam agenda reses masa sidang pertama tahun 2025–2026 yang berlangsung pada Kamis (23/10/2025).
Dalam pertemuan itu, warga mengusulkan bantuan berupa tenda untuk majelis taklim di setiap dusun, serta fasilitas BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Selain itu, mereka juga menyoroti masalah lahan yang melibatkan PT Pabrik Gula (PG) Gorontalo, yang dinilai telah merugikan petani di sekitar wilayah operasi perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, Umar Karim menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan sosial dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Insya Allah, usulan terkait tenda untuk majelis taklim dan program BPJS Ketenagakerjaan akan saya bawa ke tingkat provinsi untuk diperjuangkan,” ujar Umar.
Politisi yang dikenal vokal dalam memperjuangkan hak-hak petani itu juga menyoroti persoalan lahan yang masih menyisakan banyak ketimpangan. Ia menilai PT PG Gorontalo perlu diberi sanksi karena diduga tidak konsisten menjalankan aturan yang berlaku.
“Kami sedang meminta agar pihak perusahaan dievaluasi, terutama terkait harga tebu dan pengelolaan lahan. Ada ketentuan hukum yang mereka abaikan,” tegasnya.
Umar juga berencana meninjau langsung kondisi lapangan guna memastikan pola kemitraan dan penguasaan lahan oleh perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami akan turun ke lokasi untuk melihat bagaimana pengelolaan plasma dan status lahan tersebut. Bila lahan itu memang dikuasai perusahaan, harus jelas status HGU-nya. Tidak boleh ada praktik yang merugikan warga,” tandasnya.
Lebih jauh, Umar menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi ekonomi masyarakat sekitar yang semakin terdesak akibat konflik lahan tersebut.
“Banyak warga terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah karena kebutuhan mendesak. Kalau ini dibiarkan, lama-kelamaan lahan masyarakat bisa habis,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama rekan-rekan di DPRD akan terus memperjuangkan agar tidak ada lagi perluasan lahan oleh perusahaan besar yang berpotensi mengorbankan hak masyarakat kecil.
“Kita akan kawal persoalan ini. Tidak boleh lagi ada ekspansi lahan baru untuk perusahaan-perusahaan besar. Insya Allah, perjuangan ini akan mendapat dukungan dari teman-teman lainnya,” pungkas Umar Karim.
Bagikan:
