Tetapi, walaupun ada tiga kursi yang sedang diperebutkan, dan keduanya “dianggap” bisa memperoleh dua kursi itu “secara mudah”, tapi persoalan bukan soal itu saja. Ini sudah ditarik ke arah pertarungan harga diri dan marwah baik marga hingga leluhur, termasuk eksistensi partai masing-masing. Karena ini soal suara siapa yang di atas, apakah perolehan suara RG di atas RH atau bahkan sebaliknya. Selain karena “harga diri politik”, ini terkait peluang politik selanjutnya, apakah jika dengan perolehan suara RH lebih tinggi dibanding RG akan memuluskan Idah menjadi Gubernur atau kemudian perolehan suara RG, berapapun angkanya, tetap akan memaksakan dirinya maju ke Pilgub 2024 nanti? Atau mungkin jika RG lebih tinggi daripada RH, maka akan membenamkan cita-cita RH menggubernurkan Idah kandas sebelum waktunya.
Walaupun beberapa fakta yang kemungkinan terjadi akan berbanding terbalik dengan penguatan demokrasi seperti politik uang, kampanye hitam, penyebaran hoax, dan hal-hal negatif, tapi karena “syahwat” yang begitu tinggi, maka apapun itu bisa jadi semua peluang (walaupun negatif) akan ditempuh.
Persoalannya, apakah kontestasi keduanya diikuti oleh pertarungan gagasan dan ide untuk memperbaiki Gorontalo, apakah nanti ada narasi yang lebih menarik pemilih atau diduga masih pada metode “transaksional”?
Bagaimana pula posisi tiap kepala daerah dalam kontestasi ini, problemnya RH tidak lagi akan mendapat “pasokan” dukungan dua kepala daerah Golkar seperti Thariq Modanggu sebagai Bupati Gorut karena akan mengakhiri periode pada 6 Desember 2023. Begitu pula Walikota Marten Taha yang akan mengakhiri masa jabatan pada Desember tahun ini. Tinggal berharap pada Hendra Hemeto (Wakil Bupati Gorontalo) dan Suharsi Igirisa (Wakil Bupati Pohuwato), namun “power” Wakil Kepala Daerah tentu tidak akan seprima Kepala Daerah.
Bagikan:
