Kembali pada narasi sebelumnya, kontestasi RG vs RH akan bisa menjadi menarik dan positif jika kedua pihak mulai menggarap dengan serius 1). Gagasan untuk Gorontalo akan datang perlu disusun lebih cermat, misal bagaimana langkah sebagai anggota DPR RI bisa “membawa” anggaran yang itu bisa masuk dan terhitung dalam pendapatan di APBD Provinsi dan Kab/Kota, seperti DAK. 2). Problem infrastruktur perlu upaya serius untuk disupport APBN, nah bagaimana seorang anggota DPR RI bisa memperjuangkan itu dan berapa angka yang diperjuangkan itu. 3). Bagaimana pula mensiasati pembiayaan untuk sektor informal dan UMKM/Koperasi melalui mitra-mitra Komisi, berapa target dan berapa yang harus dicari? 4). Dalam dokumen RPJMN hingga secara detail Proyek Strategis Nasional, apakah ada tema dan rencana proyek strategis yang akan diusulkan untuk Gorontalo dan termasuk memastikan hal tersebut melalui APBN. 5). Terkait posisi Gorontalo yang berada di WPP 715 dan 716 dan posisi Gorontalo sebagai buffer zone IKN serta BIMP EAGA, apa isu dan proyek strategis kewilayahan yang bisa “dibawa” ke Gorontalo, dan diintervensi melalui APBN? 6). Bagaimana pula sebagai anggota DPR RI bisa mengusulkan, mengawal dan memastikan beberapa kawasan di Gorontalo bisa ditetapkan sebagai kawasan strategis apakah berbasis perdesaan (KPPN), KSN, KEK termasuk geopark yang kesemuanya mesti melandaskan pada green sustainability dan climate change adaption. Hingga banyak isu dan topik yang bisa dibedah dengan serius yang pada intinya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Gorontalo secara umum. Pada isu dan narasi di atas, tentu tidak akan terwujud jika anggota DPR terpilih nanti terkesan menjauhi Pemda bahkan memusuhi, termasuk dengan institusi-institusi perguruan tinggi yang ada di Gorontalo. Sebab, bagaimanapun usulan-usulan teknis tersebut berasal dari Pemda yang itu harus dikonsolidasi dengan institusi perguruan tinggi. Hingga pada implementasinya, tetap Pemda yang akan menjadi pihak terkait penjabaran program tersebut.
Bagikan:
